Seputar Kemenkeu

Penyelundup 60 Ribu Ton BBM Sudah Diintai Sejak Lama

Jakarta, 06/06/2014 MoF (Fiscal) News - Direktur Jenderal Bea dan Cukai Agung Kuswandono menjelaskan mengenai cara penyelundupan yang digunakan oleh penyelundup BBM sebanyak 60 ribu ton beberapa waktu lalu. Menurutnya kapal ini memang telah lama diintai oleh petugas-petugas bea cukai.

“Yang kemarin beberapa kali diindikasikan. Kapal ini, memang kerjaannya hilir mudik ke Balikpapan, ke Surabaya,” katanya dalam konferensi pers di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jakarta pada Jumat (6/6). Namun, penangkapan tidak dapat serta merta dilakukan karena Bea Cukai tidak dapat menangkap kapal tersebut jika sedang melakukan pelayaran dalam negeri. “Kapal ini kalau dari Dumai ke Surabaya, Bea Cukai nggak bisa tangkap, karena dalam negeri kan, jadi kita harus nangkapnya kalau dia belok ke perbatasan luar,” jelasnya.

Seringkali kapal ini mengakali para petugas yang hendak memulai pengejaran. “Akalnya pintar, jadi mesinnya dimatikan, bagian belakang kapal digeser jadi seolah-olah terbawa arus,” katanya. Menurutnya, dalam kasus yang baru-baru ini terjadi caranya adalah dengan terus mengintai kapal tersebut hingga keluar dari perbatasan. “Jadi diikuti terus sampai dia keluar border, di koordinat berapa dia nggak bisa bergerak. Jadi kemarin ditunggu, diintai sampai dia cross-border,” pungkasnya.

Disparitas Harga dan Pelarangan Jadi Alasan Penyelundupan BBM

Jakarta, 06/06/2014 MoF (Fiscal) News - Baru-baru ini, Direktorat Jenderal Bea Cukai berhasil menegah kapal tanker yang membawa minyak selundupan sebesar 60 ribu ton di perairan Batam, Kepulauan Riau. Menurut Menteri Keuangan M. Chatib Basri, BBM bersubsidi memang sangat rentan untuk diselundupkan karena disparitas harga-nya yang tinggi.

“Jika ditanya barang apa yang produknya banyak diselundupkan, kita lihat yang perbedaan harganya signifikan dengan domestik,” jelasnya di Gedung Djuanda 1, Kementerian Keuangan, Jakarta pada Jumat (6/6).

Ia memberi contoh seperti di Timor Leste dimana ada perbedaan harga jual BBM bersubsidi yang tinggi di Indonesia. Selain itu ada pula pelarangan pembelian BBM bersubsidi. “Misalnya seperti yang terjadi di Atapupu, kalau orang Timor Leste beli BBM subsidi di Indonesia dilarang, jadi ada saja oknum yang menyelundupkan," katanya. Oleh karena itu, menurutnya, barang yang dilarang akan lebih besar kemungkinannya untuk diselundupkan.

Pemerintah Lelang SUN pada 10 Juni 2014

Jakarta, 06/06/2014 MoF (Fiscal) News - Pemerintah akan kembali melakukan lelang Surat Utang Negara (SUN) dalam mata uang rupiah pada Selasa, (10/6) mendatang. Jumlah indikatif yang akan dilelang adalah sebesar Rp8 triliun, dengan nominal SUN yang akan dilelang per unit sebesar Rp1 juta.

Ada lima seri SUN yang akan dilelang. Pertama, seri SPN12140911 yang akan jatuh tempo pada 11 September 2014, pembayaran bunganya akan dilakukan secara diskonto. Kedua, seri SPN12150611 yang akan jatuh tempo pada 11 Juni 2015, pembayaran bunganya juga akan dilakukan secara diskonto.

Ketiga, seri FR0069, yang akan jatuh tempo pada 15 April 2019. Seri ini memiliki tingkat bunga tetap (fixed rate) sebesar 7,875 persen. Keempat, seri FR0070 yang akan jatuh tempo pada 15 Maret 2024, dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,375 persen. Terakhir, seri FR0068, yang akan jatuh tempo pada 15 Maret 2034, dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,375 persen.

Lelang sendiri akan dibuka pada 10 Juni 2014 pukul 10.00 WIB dan ditutup pada pukul 12.00 WIB. Hasil lelang akan diumumkan pada hari yang sama, sedangkan setelmen akan dilakukan pada 12 Juni 2014. Lelang ini bersifat terbuka (open auction) dengan metode harga beragam (multiple price) yang akan dilakukan dengan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

DJP Akan Memaksimalkan Usaha Peningkatan Pajak

Jakarta, 06/06/2014 MoF (Fiscal) News - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan melakukan usaha lebih untuk meningkatkan penurunan penerimaan pajak akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan penurunan harga komoditas dan barang tambang. Perkiraan total penurunan dari pajak adalah sekitar Rp110 triliun. Oleh karena itu, DJP akan memaksimalkan usaha agar ada peningkatan lain dari sisi pajak seperti melalui Wajib Pajak Orang Pribadi, e-faktur, pajak final (final tax) dan e-filing.

“Perlambatan pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh pada penerimaan pajak. Jika awalnya APBN, penerimaan pajak Rp1226,5 triliun, tapi dengan kondisi perlambatan pertumbuhan ekonomi menjadi 5,5 persen dalam asumsi yang dibicarakan, maka total penurunan yang terjadi Rp110 triliun,” jelas Menteri Keuangan M. Chatib Basri saat rapat dengan Badan Anggaran DPR pada Kamis Sore (5/6).

Menurut Menkeu, dengan usaha lebih dari DJP agar mencapai hasil maksimal tersebut, perhitungan nilai pajak yang dapat dikumpulkan berada di kisaran Rp59,5 triliun. Nilai ini dapat menekan total penurunan penerimaan pajak yang hilang, sehingga nilai total penurunan pajak yang akan terjadi juga turun yaitu sekitar Rp49,5 triliun.

DJKN Siapkan Ketentuan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Jakarta, 06/06/2014 MoF (Fiscal) News - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) tengah menyusun rancangan peraturan yang tepat dan memadai dalam rangka pengelolaan sumber daya alam dengan bekerja sama dengan instansi terkait. Untuk mewujudkan hal tersebut, DJKN terus berkoordinasi dengan stakeholders dan kementerian sektoral serta beberapa institusi lainnya.

Selain itu, DJKN juga telah berkonsultasi dengan beberapa lembaga, melakukan focus group discussion, seminar, workshop dan sebagainya. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto saat menerima kunjungan perwakilan Bank Dunia beberapa waktu lalu menyampaikan, terkait transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan, DJKN diamanatkan untuk dapat menyajikan nilai sumber daya alam di dalam neraca. Oleh karena itu, melalui pertemuan ini, ia berharap DJKN dan Bank Dunia dapat berdiskusi dan bertukar pengalaman terkait pengelolaan sumber daya alam.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan Bank Dunia menawarkan implementasi Wealth Accounting and Valuation of Ecosystem Services (WAVES), yaitu kemitraan global yang bertujuan untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan dengan memastikan bahwa sumber daya alam diikutsertakan dalam perencanaan pembangunan dan neraca ekonomi nasional. Untuk menyusun neraca sumber daya alam, WAVES akan membantu menentukan struktur dan akun-akun yang digunakan beserta analisisnya sesuai dengan System for Environmental Economic Accounts (SEEA). WAVES sendiri telah digunakan oleh beberapa negara seperti Filipina, Botswana, Madagaskar, Kostarika, dan sebagainya.

Untuk pembahasan lebih lanjut terkait tawaran Bank Dunia ini, akan dilakukan pembahasan bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Badan Pusat Statistik (BPS) dan instansi terkait lainnya.

Pengaduan dan Layanan

Silahkan sampaikan pengaduan dan pertanyaan Anda ke alamat di bawah ini :

KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun
Jl. Yos Sudarso No.5 Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau - 29661
20577cffef84f4f  (0777) 21040 
asasasa  082283142629
download 1  (0777) 21920
Email Pengaduan:
Email Layanan dan Informasi:

Social Media

Nilai Kurs Pajak

Berdasarkan SKep Nomor 22/MK.10/2019 maka kurs pajak dari tanggal  2019-09-18 s.d 2019-09-24 sebagai berikut :

1 USD

Rp 

14.021,0000

1 AUD

Rp 

9.628,7800

1 BND

Rp 

10.183,7600

1 CAD

Rp 

10.610,0700

1 CNY

Rp 

1.980,2200

1 DKK

Rp 

2.076,4200

1 EUR

Rp 

15.497,6900

1 HKD

Rp 

1.790,7300

1 INR

Rp 

196,8000

1 GBP

Rp 

17.382,6700

1 JPY

Rp 

129,9974

1 KRW

Rp 

11,7900

1 KWD

Rp 

46.114,1300

1 MYR

Rp 

3.362,5900

1 MMK

Rp 

9,1700

1 NOK

Rp 

1.564,6700

1 PKR

Rp 

89,7200

1 PHP

Rp 

269,3100

1 SAR

Rp 

3.737,6600

1 NZD

Rp 

8.974,5600

1 SGD

Rp 

10.185,5300

1 LKR

Rp 

77,7600

1 SEK

Rp 

1.454,3800

1 CHF

Rp 

14.152,9100

1 THB

Rp 

459,3600

Sumber: http://www.beacukai.go.id/kurs.html